Read the story in English here
Indonesia akan melakukan pemilihan presiden baru pada 14 Februari.
Tidak seperti pemilu tahun 2019, ketiga pasangan calon presiden — Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, serta Ganjar Pranowo dan Mohammad Mahfud, berjanji akan melakukan aksi iklim apabila menang.
Janji-jani ini sangat penting untuk negara yang merupakan negara ranking ketiga teratas dengan risiko tinggi untuk perubahan iklim dan salah satu pengemisi karbon terbesar di dunia yang berasal dari pembukaan hutan dan lahan gambut, dan pembakaran batubara untuk energi.
Indonesia memiliki jejak rekam yang beragam terkait krisis iklim selama satu dekade terakhir, sejak Presiden Joko Widodo, yang lebih dikenal dengan Jokowi, memimpin. Meski Indonesia mendapatkan pengakuan internasional karena memperlambat laju deforestasi selama pemerintahan Jokowi, 3,1 juta hektar hutan hilang antara tahun 2015 dan 2022.
Perluasan tambang dan perkebunan, pembangunan infrastruktur telah memicu setidaknya 2393 konflik agraria – kenaikan 100 persen dari dekade sebelumnya, berdasarkan data Konsorsium Reformasi Agraria.
Produksi bahan bakar fosil yang paling membahayakan iklim meningkat pesat. Produksi batubara mencapai 686 juta ton pada bulan November 2023 dan diproyeksikan untuk naik 710 juta ton pada tahun ini. Produksi batubara di negara pengekspor bahan bakar fosil terbesar di dunia tidak akan mencapai puncaknya hingga tahun 2030.
Pertumbuhan industri nikel telah mendapatkan kritikan karena mengabaikan dampak sosial ekonomi dan ekologi dari tambang menjadi transisi metal yang penting. Nelayan di Sulawesi dan Maluku menyalahkan tambang dan smelter nikel mengakibatkan penurunan ikan di wilayah penangkapan ikan tradisional mereka.
Jokowi telah meninggalkan warisan permasalahan lingkungan dan sosial bagi presiden berikutnya. Namun, meskipun ketiga calon presiden telah memasukkan iklim ke dalam pernyataan visi mereka, permasalahan lainnya seperti ekonomi dan infrastruktur telah mendominasi, komentar Abdul Ghofar, manajer kampanye urban dan polusi di WALHI, NGO lingkungan terbesar di Indonesia.
Kebijakan iklim dari tiap kandidat hanya mengatasi sebagian isu dan tidak sepenuhnya menjawab akar persoalan dari krisis iklim dan dampak yang ditimbulkannya, jelas Abdul.
Sebuah studi yang diterbitkan pada bulan Desember oleh Yayasan Cerah, lembaga nirlaba dengan fokus transisi energi, menyatakan bahwa isu iklim dan transisi energi tidak menjadi prioritas utama bagi para calon pemilu Indonesia.
Temuan studi terungkap saat debat calon wakil presiden yang digelar tanggal 21 Januari di mana para kandidat memberikan respon yang tidak meyakinkan terkait pertanyaan dari panelis dan semata menggunakan debat ini untuk mencetak poin melawan lawan mereka.
Eco-Business telah menganalisa kebijakan dari ketiga calon untuk memahami siapa yang paling memiliki kredibilitas iklim.
Anies Baswedan, mantan Gubernur Jakarta, saat berkampanye. Foto: Media Indonesia on X
Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar: Keadilan sosial dan ekologi tapi tidak memberikan lebih banyak detail
Dengan slogan “Indonesia yang adil dan makmur”, Anies Baswedan, mantan Gubernur Jakarta dan wakilnya, Muhaimin “Cak Imin” Iskandar, berkampanye dengan fokus keadilan ekologis.
Platform ini terdiri dari 8 elemen, termasuk memperkuat tata kelola lingkungan, energi terbarukan dan ekonomi hijau, adaptasi iklim, udara, air, dan polusi sampah, dan ketahanan kebencanaan. Untuk ketidakadilan sosial dan ekonomi, ada tiga kunci isu, yaitu ketimpangan akses pendidikan, kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pendapatan, serta krisis iklim.
Tidak seperti 2 calon lainnya yang lebih fokus kepada ekonomi, Anies-Imin mendasarkan kepada keadilan sosial dan ekologis, dengan fokus pada keadilan antargenerasi bagi komunitas terdampak oleh pembangunan, termasuk Masyarakat Adat dan kelompok marjinal lainnya.
Anies-Imin juga memberikan penekanan kepada ketahanan pangan sebagai isu utama dengan menjamin pupuk dan sumber pertanian lainnya yang terjangkau, sekaligus menjanjikan akan menutup pembangkit listrik tenaga batubara dengan lebih cepat di Jawa dan Bali, diikuti oleh pulau lainnya, untuk membantu Indonesia mencapai target dekarbonisasi emisi nol bersih pada tahun 2060.
Dalam debat calon wakil presiden, pernyataan pembuka Muhaimin menekankan pentingnya keadilan iklim, ekologis, dan agraria antargenerasi. Meski demikian, ketika ditanyakan soal deforestasi, Muhaimin hanya berbicara soal reforestasi sebagai solusi dan tidak melihat isu yang sistematik yang memicu deforestasi.
Dia tidak mejelaskan lebih lanjut visi tentang industrialisasi pangan dan apakah dia mengacu kepada kontrak pertanian atau reformasi kepemilikan lahan, sebuah isu yang terus ada di Indonesia.
“[Anies-Imin] telah sukses membahas dan mengkritik kegagalan pemerintahan saat ini, tapi mereka gagal elaborasi ide mereka sendiri,” jelas Abdul.
Jejak rekam Anies sebagai Gubernur Jakarta periode 2017-2022 telah mengundang pertanyaan terkait kebijakan iklim dan lingkungan.
Sebelum dia terpilih sebagai gubernur pada tahun 2017, Anies telah menentang proyek reklamasi lahan yang besar yang akan berpengaruh terhadap 17 pulau di Jakarta Utara. Namun, setelah ia menduduki kursi gubernur, izin pembangunan dikeluarkan untuk beberapa pulau. Meski Anies menghentikan beberapa pembangunan di beberapa pulau, dia tetap mendapatkan kritikan keras dari aktivis lingkungan dan nelayan karena mengizinkan pembangunan beberapa pulau lainnya.
Anies juga mendapatkan tantangan secara legal terkait dengan kebijakan saat menjadi Gubernur Jakarta. Pada tahun 2019, Gerakan Ibu Kota, kelompok penduduk Jakarta, melayangkan tuntutan hukum terkait memburuknya kualitas udara di ibu kota. Tidak hanya Anies, tapi juga tuntutan hukum kepada Jokowi dan gubenur Banten dan Jawa Barat.
“Pejabat lainnya memutuskan untuk banding, tapi Anies tidak banding dan menerima putusan pengadilan yang memutuskan dia bersalah atas pengabaian terhadap kualitas udara di Jakarta,” jelas Dwi Sawung, manajer kampanye infrastruktur dan tata ruang di Walhi.
Dengan merumuskan peta jalan Jakarta Cleaner Air 2030, setidaknya meninggalkan “warisan yang baik” untuk mengatasi pencemaran udara, jelas Dwi, meskipun para kritik mempertanyakan peta jalan yang tidak sepenuhnya mengatasi polusi di kota yang disebut sebagai kota paling berasap di dunia.
Prabowo Subianto berpidato di depan pendukung muda di sebuah acara di Jakarta. “Masa depan Indonesia berada di tangan anak muda,” katanya. Foto: Prabowo on X.
Prabowo Subianto - Gibran Rakabumin Raka: Swasembada tapi deforestasi?
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, anak Jokowi, sebagai calon wakil presiden, menginginkan transformasi Indonesia menjadi kekuatan energi terbarukan dan bioenergi menggunakan sumber daya alam untuk mencapai kemandirian energi.
Dalam pernyataan misi mereka, Prabowo-Gibran mengidentifikasikan beberapa tantangan strategis yang akan dihadapi Indonesia dalam 5 tahun ke depan, termasuk dampak perubahan iklim, seperti menurunnya produksi pangan dan kenaikan harga pangan.
Prioritas utama mereka adalah untuk mencapai swasembada pangan, energi dan air di Indonesia. Inisiatif utama untuk mencapai ini melalui program food estate, yang mengembangkan pertanian padi, jagung, singkong, kedelai, dan tebu. Bersamaan dengan ini, ada juga reformasi agraria untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan produksi pangan.
Untuk energi, mereka merencanakan untuk mengembangkan bioenergi dan bioavtur dari kelapa sawit, sekaligus bioetanol dari tebu dan singkong. Melalui strategi ini, mereka menargetkan untuk memproduksi diesel dengan kandungan 50 persen kelapa sawit (atau B50) dan bensin dengan 10 persen bioetanol (atau E10) pada tahun 2029. Prabowo klaim biodiesel B50 tidak akan berkontribusi kepada polusi udara.
Meski demikian, rencana ini bisa memicu deforestasi, jelas Dwi. Meningkatkan produksi biodiesel berarti membutuhkan lebih banyak perkebunan kelapa sawit, sementara program food estate yang sudah berada di bawah Prabowo sebagai menteri pertahanan telah mendapatkan banyak kritikan. Program ini mencontoh Proyek Mega Rice pada tahun 1990an yang telah gagal meningkatkan produksi pertanian dan mengeringkan lahan gambut.
“Ada setidaknya 2,7 juta hektar lahan yang diubah untuk program food estate. Ini jelas bahwa program ini gagal mencapai target dan menyebabkan masalah sosial ekonomi dan ekologi, Mereka seharusnya berani untuk tidak melanjutkan program ini atau mengevaluasi menyeluruh dan mengubah pendekatan mereka,” lanjutnya.
Ketika debat calon wakil presiden, Gibran berjanji akan melanjutkan komitmen pemerintah sebelumnya untuk hilirisasi industri, namun tidak menjawab permasalahan yang timbul di sektor nikel. Ledakan terjadi di sebuah smelter nikel di Morowali, Sulawesi Tengah pada bulan Desember yang menewaskan 21 orang menjadi permasalahan yang muncul dari kebijakan hilirisasi yang dicanangkan oleh Jokowi dan dilanjutkan oleh Prabowo-Gibran.
Pertanyaan juga muncul terkait bisnis Prabowo akan mempengaruhi kebijakan, terutama soal kepemilikan 500 ribu hektar lahan di Sumatra dan Kalimantan. Program food estate diduga terkait dengan kepemilikan pribadi yang dijalankan oleh orang-orang di sekeliling Prabowo dan beberapa orang dari partainya, Gerindra.
“[Prabowo-Gibran] cenderung melihat isu lingkungan melalui lensa bisnis ketimbang memberikan solusi nyata untuk krisis iklim. Meski mereka menggunakan jargon seperti “tidak ada seorangpun yang akan tertinggal” dan klaim untuk mencari jalan tengah antara profit dan keberlanjutan, pendekatan mereka masih tetap berdasarkan komodifikasi sumber daya untuk profit,” jelas Abdul.
Mohammad Mahfud (paling kiri) dan Ganjar Pranowo (tengah) dalam kampanye di Jakarta. Foto: Ganjar/Pranowo on X.
Ganjar Pranowo - Mohammad Mahfud: ekonomi hijau dan biru namun dengan kekhawatiran akan tata kelola
Kandidat ketiga, Ganjar Pranowo, mantan Gubernur Jawa Tengah, mendasarkan kampanye mereka pada ekonomi hijau dan biru.
Rencana ekonomi hijau mereka termasuk menurunkan emisi gas rumah kaca dengan mempercepat energi bersih dengan target 25-30 persen energi terbarukan pada tahun 2029, naik 10 persen dari target sekarang. Target ini lebih ambisius dibandingkan 23 persen pada tahun 2025 yang dicanangkan oleh pemerintah saat ini yang diturunkan menjadi 17 dan 19 persen pada tahun 2025.
Mereka juga merencanakan untuk desentralisasi sistem energi Indonesia dengan desa mandiri energi melalui energi terbarukan secara lokal dan peningkatan ekonomi sirkuler dengan sistem tata kelola sampah yang terintegrasi yang memungkinkan untuk menukar sampah dengan uang (skema ini sudah ada di Indonesia meski dalam skala kecil).
Rencana Ganjar-Mahfud untuk membangkitkan kembali ekonomi biru dengan memperkenalkan kebijakan perikanan berbasis kuota dan peraturan baru terkait zonasi perairan Indonesia untuk mempertahankan keanekaragaman hayati kelautan. Mereka juga mengatakan akan keras terhadap pencemar air dan bekerja meningkatkan perlindungan bagi pekerja di sektor maritim dan nelayan.
Dalam debat calon wakil presiden, Mahfud menyentuh isu-isu sensitif yang jarang disentuh dalam politik Indonesia, termasuk kriminalisasi para aktivis lingkungan, tambang ilegal dan mafia tanah yang mengambil sewa dengan transfer kepemilikan dan penguasaan lahan.
Menurut WALHI, 827 aktivis lingkungan telah mendapatkan tuntutan kriminal saat pemerintahan Jokowi. Meskipun peraturan untuk melindungi aktivis sudah termasuk dalam Pasal 66 UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, peraturan ini tidak berjalan efektif dan menjadi ancaman bagi hak aktivis.
Meski Mahfud membahas isu ini dalam debat, dia tidak memberikan solusi yang konkrit untuk melindungi aktivis atau jalan bagi penguatan peraturan, jelas Abdul.
Mahfud juga tidak jelas tentang cara menangani tambang ilegal, jelasnya. Dia tidak memberikan solusi, seperti melakukan reformasi hukum dan menetapkan aturan yang lebih ketat, di mana dia memiliki wewenang karena posisi sebelumnya sebagai menteri koordinator untuk politik, hukum dan keamanan.
Jejak rekam Ganjar sebagai Gubernur Jawa Tengah menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana ia akan menjalankan tata kelola lingkungan dan sosial. Pada tahun 2022, aparat keamanan menangkap 67 penduduk desa, termasuk 13 anak-anak yang melakukan protes atas rencana penambangan di Wadas, Jawa Tengah, yang akan menjadi suplai untuk pembangunan bendungan baru.
Proyek bendungan Bener merupakan program nasional yang ditetapkan oleh Jokowi, bukan Ganjar. Namun, aktivis menolak taktik intimidasi dari polisi lokal. “Ganjar seharusnya bisa melakukan intervensi dalam kasus ini,” jelas Dwi. “Meskipun ini proyek nasional, dia seharusnya bisa memulai dialog dengan warga desa atau menunda proyek tersebut.”
Pada kasus konflik lainnya, Ganjar memilih berpihak kepada pembangunan pabrik semen di kabupaten Rembang yang kontroversial yang mendapatkan tentangan dari petani lokal yang khawatir akan menipisnya persediaan air tanah dan polusi. Ganjar mengeluarkan izin bagi pabrik di tahun 2017 meskipun Mahkamah Agung telah memutuskan untuk menunda pembangunan pabrik setahun sebelumnya.
Memilih untuk solusi iklim yang praktis
Isu iklim berkaitan erat dengan sektor lainnya di Indonesia, seperti terlihat pada naiknya harga bahan pokok akibat krisis iklim. Indonesia memerlukan pemimpin yang bisa menyediakan solusi yang bisa dijalankan dan lebih detail yang bisa mengaitkan hubungan antara iklim dan sektor lainnya, seperti energi, sampah, transportasi, dan infrastruktur.
Meski semua kandidat memiliki program iklim dan lingkungan, penting juga menghindari solusi palsu dan memberikan dasar yang kuat untuk mengatasi krisis iklim saat mereka merencanakan arah Indonesia menjadi negara maju pada tahun 2045.
Hal penting dalam mencapai tujuan ini adalah memahami krisis iklim sebagai isu yang sistemik yang mempengaruhi segala aspek kehidupan, mulai dari komunitas lokal hingga bisnis skala besar. Perlu adanya solusi yang praktis dan teknis dan pendekatan holistik untuk mengatasi risiko iklim yang melibatkan segala elemen masyarakat, jelas Abdul.
Pemilihan ini bisa menjadi katalis untuk perubahan bagaimana Indonesia merespon dan beradaptasi terhadap perubahan iklim. Namun, pintu harus tetap terbuka untuk demokrasi yang membuat penduduk Indonesia bisa mendorong pemerintah mengambil keputusan terbaik saat dampak iklim meningkat, lanjutnya.
